JAKARTA — Langkah Amerika Serikat (AS) yang menerapkan tarif tambahan hingga 114 persen terhadap ekspor panel surya asal Indonesia tidak menghentikan langkah industri energi terbarukan di tanah air.

Pemerintah justru menilai dinamika ini sebagai momentum emas untuk memperkuat pasar domestik dan menyerap hasil produksi dalam negeri secara maksimal.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menjelaskan bahwa pengetatan ekspor ke pasar AS menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengalihkan fokus ke pengembangan energi surya nasional.

“Industri panel surya kita sebelumnya berfokus pada pasar ekspor ke Amerika Serikat. Namun, dengan diberlakukannya tarif tambahan hingga 114 persen baru-baru ini, potensi dan peluang besar tersebut justru bisa kita serap untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Elen dalam keterangannya di Jakarta.

Kapasitas Produksi Nasional Siap Topang Target 100 GW

Saat ini, industri modul surya nasional mencatatkan kapasitas produksi sekitar 11 gigawatt (GW) per tahun. Potensi ini siap dioptimalkan untuk mendukung akselerasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk mendukung program strategis pemerintah dalam membangun proyek PLTS berkapasitas total 100 GW.

Program PLTS 100 GW ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan:

• Menciptakan 5,5 juta lapangan kerja hijau (green jobs).
• Pangkas emisi karbon hingga 140 juta ton COâ‚‚.
• Potensi penghematan biaya mencapai Rp74 triliun per tahun.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki 34 produsen modul surya dalam negeri dengan total kapasitas produksi tahunan mencapai 10.994 megawatt-peak (MWp). Modul lokal ini memiliki kapasitas maksimum hingga 720 watt-peak (Wp) per modul dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berkisar antara 40 hingga 55 persen.

Tantangan Hambatan Pasar dan Rantai Pasok

Kendati memiliki kapasitas produksi yang memadai, pengembangan industri panel surya domestik masih dihadapkan pada beberapa tantangan:

1. Realisasi Proyek Rendah: Realisasi penyerapan dan pembangunan proyek PLTS dalam negeri masih belum sebanding dengan kapasitas produksi nasional.
2. Aturan TKDN: Ketentuan minimal TKDN yang berlaku saat ini dinilai masih memberikan celah bagi masuknya modul surya impor.
3. Ketersediaan Kuota PLTS Atap: Kuota pemasangan PLTS Atap masih terbatas dan belum merespons seluruh permintaan dari sektor industri secara optimal.
4. Ketergantungan Bahan Baku: Indonesia masih bergantung pada pasar global untuk ketersediaan bahan baku utama seperti wafer dan ingot.

Insentif Non-Fiskal dan Kemitraan Global

Untuk menanggulangi kendala tersebut, pemerintah menyiapakan insentif non-fiskal guna menggenjot daya serap produk lokal. Salah satunya adalah pemberian kuota PLTS Atap yang lebih besar bagi pengguna yang memanfaatkan modul surya buatan dalam negeri.

Pemerintah juga mendorong kemitraan strategis antara pelaku industri lokal dengan perusahaan global. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat investasi, memfasilitasi alih teknologi, serta memperkuat rantai pasok industri panel surya nasional secara menyeluruh.